HUKUM MEMAKSA SUAMI AGAR KHULU

Jika
perkaranya seperti yang anda sebutkan, berupa buruknya perlakukan dan
masing-masing kalian ingin berpisah. Maka seharusnya ada orang bijak dan
kalian hormati yang bertindak menyadarkan sang suami agar bersedia melakukan
khulu dengan imbalan digugurkannya kewajiban mahar baginya dan mengajaknya
untuk tidak keras kepala serta bertindak merugikan isteri, sebaliknya
melakukan kewajibannya secara syari berupa nafkah kepada puterinya dan
memeliharanya serta tidak membebankan isteri dalam hal ini.  

Jika sang suami memenuhi hal tersebut lalu mengkhulu, berarti
itu sesuai harapan. Namun jika dia tetap bersikeras menuntut isteru
menanggung biaya yang besar, merawat anak, maka hakim atau siapa yang
mewakilinya seperti lembaga konstitusional yang menjadi rujukan sepasang
suami isteri tersebut mengharuskan sang suami untuk meng khulu isterinya,
cukup dengan sang isteri tidak lagi menuntut mahar yang menjadi haknya.

Mengharuskan suami dengan khulu dalam kondisi seperti ini,
adalah salah satu pendapat dari dua pendapat ulama. Inilah yang tampak dari
hadits Tsabit bin Qais, sebagaimana akan disebutkan.

Syeh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah berkata dalam
fatwanya, “Telah sampai kepada kami surat anda yang meminta penjelasan
tentang seorang isteri apabila durhaka terhadap suaminya dan tidak mungkin
lagi ada kecocokan di antara keduanya. Lalu sang isteri memintak kepada
suaminya untuk melakukan khulu terhadapnya dan dia siap memberi imbalan
berupa mahar yang diberikan kepadanya. Namun suami menolak, dst.

Jawabannya adalah, tidak diragukan lagi bahwa pendapat
masyhur dalam mazhab adalah tidak dibolehkannya memaksa suami untuk
melakukan khulu. Dikatakan dalam kitab Ikhtiyaarat, ‘Terdapat perbedaan
perkataan Abul Abbas dalam wajibnya khulu akibat perlakukan buruk antara
sepasang suami iseri, dst. Dia berkata dalam Al-Furu, ‘Terdapat perbedaan
perkataan guru kami (yaitu Syaikhul Islam Abul Abbas bin Taimiah
rahimahullah) tentang kewajibannya. Sedangkan sebagian hakim di negeri Syam
berpendapat wajib. Dst.” (Fatawa Syekh Muhammad bin Ibrahim, 10/225)

Syekh Ibn Baz rahimahullah berkata, “Jika suami menolak untuk
mentalak atau rela mentalak dengan syarat ada imbalan namun isterinya
menolak memberi imbalan, maka hendaknya hakim menunda kasus mereka beberapa
lama sesuai pandangannya, moga keduanya dapat berdamai, atau suami rela
mentalaknya atau isteri yang rela memberi imbalan. Jika semua itu tidak
bermanfaat, lalu tidak terjadi perceraian dan keduanya sepakat mengambil
jalur pengadilan, maka boleh bagi hakim memaksa suami untuk memaksa sang
suami berpisah dari isterinya tanpa imbalan jika tampak kezaliman pada
dirinya. Namun jika perkaranya masih samar, maka pihak wanita dipaksa untuk
memberikan ganti dari pemberian suami kepadanya. Dalil dalam masalah ini
adalah kisah Tsabit bin Qais bersama isterinya dan sabda Nabi shallallahu
alaihi wa sallam, “Terimalah kebun itu (pemberian isterinya) dan cerailah
dia.” (HR. Bukhari).

Al-Allamah bin Muflih berkata dalam kitab Al-Furu’, “Pendapat
guru kami berbeda dalam masalah kewajibannya. Sebagian menyatakan bahwa para
hakim harus memaksa sang suami. Keharusan ini telah ditetapkan oleh sebagian
hakim negeri Palestina. Yang beliau maksud dengan gurunya adalah Syaikhul
Islam Ibnu Taimiah, maksudnya adalah bahwa Syaikhul Islam, kadang
mewajibkan, namun kadang tidak mewajibkan. Pendapat yang mewajibkan lebih
kuat menurut saya sebagaimana telah disebutkan. Diapun lebih hati-hati
ketimbang hakim yang melaksanakannya dan lebih menuntaskan permasalahan
penentangan sang suami. Kisah Tsabit bersama isterinya merupakan dalil yang
sangat jelas dalam masalah ini. Wallahua’lam.” (Fatawa Syaikh Bin Baz,
21/256)

Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, “Tidak dihalalkan
bagi seorang wanita meminta talak kepada suaminya kecuali dengan sebab
syar’i. Karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda, “Siapa yang
menuntut talak tanpa alasan, maka diharamkan baginya wangi surga.” Adapu
jika ada sebab syar’I, misalnya dia tidak menyukai prilaku agamanya, atau
akhlaknya, atau dia tidak dapat tinggal bersamanya meskipun bagus agama dan
akhlakanya. Ketika itu tidak mengapa baginya menuntut talak. Akan tetapi
dalam keadaan seperti ini, dia hendaknya menuntut khulu kepadanya, yaitu
dengan mengembalikan kepadanya apa yang dia berikan kepada wanita tersebut.
Kemudian setelah itu nikahnya dianggap batal (fasakh).

Dalilnya adalah tentang kisah isteri Tsabit bin Qais bin
Syammas radhiallahu anhu ketika dia datang kepada Nabi shallallahu alaihi wa
sallam, lalu berkata, “Wahai Rasulullah! Sesungguh saya tidak mencela Tsabit
bin Qais dalam masalah akhlak dan agamanya, akan tetapi saya tidak ingin
kufur dalam Islam.” Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata,
“Apakah engkau bersedia mengembalikan kebunnya?” Sebelumnya Tsabit telah
memberinya mahar sebuah kebun. Lalu wanita tersebut berkata, “Baik wahai
Rasulullah.” Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada
sang suami, “Terimalah kebun darinya dan ceraikanlah dia.”

Para ulama menjadikan kisah ini sebagai dalil bahwa jika
seorang wanita sudah tidak sanggup tinggal bersama suaminya (berdasarkan
alasan syar’i), maka waliyul amri (pemerintah atau pejabat berwenang) berhak
meminta suami atau bahkan memerintahkan, agar dia menceraikan isterinya atas
permintaannya (khulu’). Sebagian ulama mengatakan bahwa sang suami harus
melakukan khulu, karena dalam kondisi seperti itu, dia tidak mengalami
kerugian, karena dia akan mendapatkan kembali mahar yang telah dia berikan
kepada isterinya, di sisi lain dia akan membuat sang isteri menjadi lega.
Akan tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa sang suami tidak diwajibkan
melakukan khulu, hanya dianjurkan atau disunnahkan. Cukup dikatakan
kepadanya, “Siapa yang meninggalkan sesuatu karen Allah, akan Allah ganti
dengan yang lbeih baik darinya.” (Al-Liqo Al-Maftuh, 6/54. Lihat Asy-Syarh
Al-Mumti’, 13/452)

Jika di tempat anda terdapat lembaga yang diakui dalam urusan
kaum muslimin, maka anda boleh mengambil pendapat ini, yaitu dengan
mengharuskan sang suami melakukan khulu. Atau ada orang-orang bijak dan
dihormat di daerah tersebut yang menganjurkannya untuk melakukan khulu’ dan
mengingatkannya bahwa jika dia mentalaknya maka dia akan mendapatkan surat
resmi. Jika kondisi anda mendesak, maka hendaknya anda mengadu ke pengadilan
sekali lagi.

(Lihat pembahasan tentang mencari keputusan hukum melalui
pengadilan sipil dalam jawaban soal no.
127179.

Wallaua’lam.