Penyaluran Zakat Pada LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Untuk Fakir Miskin

Pertama:

Telah disebutkan dalam
pertanyaan di atas bahwa dana yang masuk pada lembaga terdiri dari dua
bagian:

1.
Shodaqah yang hukumnya sunnah

2.
Shodaqah yang hukumnya wajib (zakat)

Adapun shadaqah yang sunnah,
maka penyalurannya sangat luas, selama anda telah memberitahukan kepada
donatur instansi-instansi mana yang menjadi penyaluran dana tersebut,
hendaknya memperhatikan permintaan donatur dalam penyalurannya dan tidak
melampaui penyaluran yang lain, kecuali jika pihak donatur menyerahkan
sepenuhnya kepada anda dalam hal penyaluran dana tersebut, atau karena dia
tidak mampu menyalurkan sendiri kepada instansi yang sudah ditentukan, maka
hendaknya anda mencari instansi yang mirip dengan kreteria pihak donatur.

Syeikh Ibnu Utsaimin
–rahimahullah- berkata:

“Harta yang dikumpulkan untuk
tujuan tertentu, tidak boleh disalurkan kecuali untuk tujuan tersebut selama
masih bisa dijalankan”. (Liqo Babil Maftuh: 43)

Kedua:

Adapun zakat yang wajib maka
tidak boleh disalurkan kecuali kepada delapan golongan yang telah dijelaskan
oleh Alloh –Ta’ala- dalam kitab-Nya. Hukum asalnya adalah zakat tersebut
disalurkan kepada mustahik (yang berhak menerimanya) dalam bentuk dana agar
bisa digunakan sesuai dengan kebutuhannya, namun dikecualikan keadaan
mustahik zakat yang tidak memungkinkan, seperti; karena gila, masih
anak-anak, tidak mudah faham, atau telah meminta izin kepada mustahik untuk
dibelikan kebutuhannya maka dalam kondisi seperti itu pihak penyalur menjadi
wakilnya untuk membelikannya.

Telah dijelaskan rincian
masalah ini pada jawaban soal nomor: 42542 dan
138684.

Ketiga:

Adapun untuk keperluan
membayar sewa kantor yayasan maka tidak boleh menggunakan harta zakat.

Syeikh Ibnu Utsaimin
–rahimahullah- pernah ditanya:

“Sebuah yayasan sosial yang
mengumpulkan harta zakat dan membagikannya kepada fakir miskin, saat ini
yayasan tersebut menggunakan gedung milik saya, maka apakah yayasan boleh
menggunakan dana zakat untuk membayar sewa gedung tersebut ?”

Beliau menjawab:

“Harta zakat tidak boleh
dibayarkan untuk sewa gedung, kemudian menjadi kewajiban yayasan tersebut
untuk bekerja seperti yayasan lain, yaitu: merinci penerimaan dana, untuk
pos zakat, pos shadaqah, pos untuk program sosial yang umum. Yang penting
yayasan tersebut hendaknya memisahkan antara zakat dan lainnya.

Penanya: “Wahai Syeikh, kami
tidak mendapatkan dana yang cukup dari pos shadaqah dan donasi yang lain
untuk biaya sewa ?”

Syeikh: “Jika tidak cukup,
anda mintakan kepada orang tertentu untuk bisa sewa kantor tersebut”. (Liqo
Bab Maftuh: 12/141)

Keempat:

Penyaluran dana zakat untuk
pendanaan proyek pengembangan tersebut hendaknya dirinci sebagai berikut:

1.
Adapun penggunaan dana zakat untuk pembelian buku-buku guna mengajarkan
mereka yang buta huruf, hukum asalnya adalah sebagaimana yang telah
disebutkan harta zakat tersebut harus dimiliki dulu oleh mereka, maka anda
tidak dibolehkan membelikan buku dari harta zakat yang menjadi hak orang
fakir, kecuali jika orang fakir tersebut memang membutuhkannya dan tidak
bisa belanja sendiri dan tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri,
sebagaimana yang telah disebutkan pada paragraf kedua, namun apabila seorang
fakir tersebut meminta untuk dibelikan buku dari harta zakat tersebut untuk
mengangkat kebodohannya dalam hal agamanya, atau dia membutuhkannya untuk
kemaslahatan dunianya yang akan membantunya mencari nafkah dan memenuhi
kebutuhannya, maka hal tersebut menjadi bagian dari kebutuhan orang fakir
yang berhak menerima zakat.

Al Mardawi berkata: “Syeikh
Taqiyuddin telah memilih pendapat: “Boleh diambilkan dari harta zakat untuk
membeli buku-buku (yang bermanfaat dan yang sangat penting) untuk
kemaslahatan agamanya dan dunianya, dan inilah pendapat yang benar”. (Al
Inshaf: 3/218)

Demikian juga dibolehkan
untuk membeli buku-buku agama dari harta zakat untuk membantu mereka yang
fokus dalam mencari ilmu, pendirian perpustakaan yang syar’i untuk membantu
memperdalam ilmu agama. Syeikh Ibnu Utsaimin –rahimahullah- berkata:

“Pendapat kami adalah
dibolehkan menyalurkan harta zakat bagi para pencari ilmu yang fokus untuk
belajar, jika ilmu yang dipelajari adalah ilmu syar’i (agama); karena agama
akan tegak dengan ilmu dan senjata, Alloh –Ta’ala- berfirman:

(
يَاأَيُّهَاالنَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ
عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ)

“Hai Nabi, berjihadlah
(melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap
keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah neraka Jahannam. Dan itulah
tempat kembali yang seburuk-buruknya”. (QS. At Taubah: 73)

Sebagaimana diketahui bahwa
jihad dengan orang-orang munafik itu dengan ilmu tidak dengan senjata, atas
dasar inilah maka menyalurkan zakat kepada mereka untuk nafkah mereka, atau
buku-buku yang mereka perlukan, baik untuk dimiliki secara pribadi atau
untuk umum seperti buku-buku yang ditaruh di perpustakaan yang selalu
dikunjungi oleh para pencari ilmu; karena buku bagi para pencari ilmu
laksana pedang dan senapan atau yang serupa dengan keduanya yang dimiliki
oleh seorang pejuang.

Adapun pembangunan asrama dan
sekolah bagi para pencari ilmu, maka pendapat saya cenderung membolehkan
penyaluran zakat untuk hal tersebut, adapun perbedaannya dengan disalurkan
untuk membeli buku adalah pemanfaatan buku sebagai sarana untuk mendapatkan
ilmu, karena tidak mungkin mendapatkan ilmu kecuali dengan buku-buku,
berbeda dengan asrama dan sekolah-sekolah, akan tetapi jika para pencari
ilmu itu banyak yang fakir, kemudian mereka disewakan asrama dari harta
zakat, maka dari sisi ini maka harta zakat yang mereka terima diambilkan
dari jatah orang-orang fakir, mereka berhak mendapatkannya karena kefakiran
mereka, demikian juga untuk pembangunan sekolah-sekolah, karena tidak
memungkinkan untuk belajar di masjid-masjid”. (Majmu’ Fatawa: 18/392)

2.
Sedangkan penyaluran zakat untuk pencerahan akan bahaya merokok dan
narkotika, dengan menyebarkan selebaran dan ruqyah, maka tidak dibolehkan;
karena hal itu bukan sebagai pos penyaluran zakat; maka cukup membantunya
dengan dana  shadaqah umum yang masuk kepada anda.

3.
Adapun penyaluran zakat untuk proyek-proyek orang-orang fakir agar mereka
mendapatkan rizki dari proyek tersebut, maka ada dua gambaran:

Pertama:

Jika kepemilikan akhir dari
proyek tersebut tidak untuk mereka orang fakir, jadi penyaluran zakatnya
untuk membeli tempat atau peralatan yang dibutuhkan dan menjadi hak milik
untuk umum bagi yayasan atau yang lainnya, para mustahik zakat sebagai
penyewa di tempat tersebut, maka tidak boleh disalurkan dengan cara seperti
itu, karena tidak ada kepemilikan yang kembali kepada mustahik baik diawal
maupun diakhirnya, akan tetapi penyaluran tersebut sama dengan wakaf, dan
ada perbedaan antara harta wakaf dan harta zakat.

Disebutkan dalam Fatawa
Lajnah Daimah (9/451):

“Tidak boleh bagi yayasan
sosial untuk membangun rumah atau yang serupa dengannya dengan dana yang
bersumber dari harta zakat yang menjadi hak milik orang-orang yang
membutuhkannya dan akan bermanfaat bagi mereka sebagai tempat tinggal atau
disewakan; karena kepemilikan zakat tersebut akan beralih kepada yang  tidak
berhak menerimanya, di samping itu juga akan menyebabkan hilangnya
kepemilikan aslinya, juga karena pemanfaatan yang bersifat khusus dan adanya
keterlambatan sampainya kepada mustahik, juga karena adanya keputusan yang
kemaslahatannya akan kembali kepada pihak pengelola.

Secara umum sudah pernah
dicoba dan gagal, disamping itu juga bertentangan dengan nash tanpa ada
alasan yang dibenarkan oleh syari’at”.

Kedua:

Harta zakatnya menjadi hak
milik bagi mustahik, dengan cara memberikan kepadanya harta zakat untuk
dibelanjalan peralatan profesi tertentu sehingga dengannya dia bisa
mendapatkan uang, atau harta tersebut dijadikan modal untuk bisnis tertentu
yang mampu dia lakukan, maka yang demikian itu tidak masalah menggunakan
harta zakat.

Ar Romli asy Syafi’i berkata:

“Barang siapa yang mampu
melakukan profesi tertentu dan mendapatkan hasil yang cukup darinya, maka
boleh diberikan seharga peralatan profesi tersebut meskipun mahal harganya,
atau ada yang mampu berdagang, maka diberikan bantuan modal yang cukup dan
kemungkinan besar akan untung disesuaikan dengan kebiasaan pada daerahnya”.
(Nihayatul Muhtaj: 6/161)

Pendapat tersebut salah satu
pendapat Imam Ahmad. Al Mardawi berkata: “Dan dari beliau juga, dia selalu
mengambil sesuai kebutuhannya, untuk berdagang atau alat produksi atau yang
lainnya, merupakan pendapat yang dipilihnya dalam al Faiq, pendapat ini juga
disebutkan dalam Ar Ri’ayah”. (Al Inshaf: 3/238)

Syeikh Islam –rahimahullah-
berkata:

“Dibolehkan mengambil dari
zakat untuk keperluan hidunya sehari-hari, meskipun tidak berupa uang.
Dikatakan kepada Imam Ahmad –rahimahullah-: “Seseorang yang mempunyai
tanaman, namun tidak mendapatkan untuk dipanen, apakah dia boleh menerima
penyaluran zakat ?, beliau menjawab: “Ya , dia boleh menerimanya”. (Al
Mustadrak ‘ala Fatawa Ibnu Taimiyah: 1/132)

Wallahu a’lam.